Indonesia Mendukung Penjajahan Palestina

Indonesia Mendukung Penjajahan Palestina

Board of Peace (BoP) yang dibentuk di Davos, Swiss, 22 Januari 2026 silam, dikritik oleh berbagai pihak baik dalam atau luar Negeri. The Guardian, surat kabar ternama di Inggris, menggambarkannya sebagai “pay-to-play club” (klub bayar untuk bermain) yang berpusat pada Trump, bukan mekanisme yang berfokus pada Gaza. 19 dari 62 negara yang diundang telah menandatangani piagam Dewan tersebut, tetapi gagal mendapatkan dukungan dari beberapa negara Eropa. Negara-negara yang terang-terangan menolak di antaranya Prancis, Jerman, Italia, Spanyol, Britania Raya (Inggris), Irlandia, Norwegia, Slovenia, dan Swedia. Hanya sedikit pemimpin nasional yang secara terbuka menerima undangan Trump atau mengatakan mereka telah membayar untuk keanggotaan.

Para ahli dan kritikus mengatakan bahwa Trump mencoba mengarahkan BoP untuk menjadi alternatif dari Dewan Keamanan PBB, di mana hanya dia yang memiliki hak veto. Hugh Lovatt, seorang peneliti kebijakan senior di the European Council on Foreign Relations (Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri) menyebut organisasi tersebut sebagai “a top-down project to assert Trump’s control over global affairs” (proyek top-down untuk menegaskan kendali Trump atas urusan global).  Prancis juga telah menyatakan kekhawatiran bahwa organisasi tersebut berupaya merebut peran PBB. Sesuatu hal yang dibenarkan oleh Trump yang mengatakan bahwa BoP “mungkin” akan menggantikan PBB.

Dino Patti Djalal mantan Dubes Amerika Serikat, Wamen Luar Negeri, dan Jubir Presiden di masa Soesilo Bambang Yudhoyono menjelaskan keriskanan Indonesia bergabung dalam Board of Peace (BoP) bentukan Donald Trump di akun X-nya:

Pertama, Board of Peace dibentuk tidak sesuai mandat PBB. Segala kebijakan yang dikeluarkan Board of Peace harus sesuai arahan Chairman yakni Donald Trump. Kedudukan Donald Trump ini tidak tergantikan. Ia hanya bisa digantikan oleh orang yang ditunjuknya sendiri. Anggota dari Board of Peace adalah Kepala Negara atau Pemerintahan dari setiap Negara yang siap bergabung. Tetapi kedudukan mereka harus tunduk pada Chairman Donald Trump. Tidak ada prinsip kesetaraan dalam Board of Peace ini.

Kedua, Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, dibatalkan undangan keanggotaannya oleh Donald Trump karena ia berani mengritik Donald Trump di Davos terkait iuran tahunan sebesar 1 miliar US Dollar atau 16,8 triliun rupiah yang dinilai cukup memberatkan. Ini jadi indikasi yang jelas bahwa BoP adalah klub milik Trump di mana ia yang menentukan segalanya.

Ketiga, keikutsertaan PM Israel, Benyamin Netanyahu, dalam keanggotaan BoP. Padahal Netanyahu sendiri yang sudah meratakan Gaza. Ia sudah divonis oleh Mahkamah Internasional sebagai penjahat perang. PBB juga sudah menyimpulkan terjadi genosida (pembersihan etnis) di Gaza. Di saat yang sama, perwakilan dari Palestina sendiri tidak diikutsertakan. Di samping itu, Israel melalui sejumlah jalur diplomasi politik, sosial, dan media, sangat dekat dengan Amerika Serikat dan memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan politik mereka. Maka bisa dipastikan peran Indonesia jauh lebih kecil daripada Israel. Bahkan ada resiko besar Indonesia akan mudah dirayu dan diperdayai oleh Israel dalam setiap pengambilan kebijakan yang akan menguntungkan mereka.

Keempat, dalam pidato inaugurasi BoP di Davos seperti Marco Rubio (Sekretaris Luar Negeri AS), Jared Kushner (Penasihat Senior Presiden AS), Steve Witkoff (Utusan Khusus AS untuk Timur Tengah), tidak ada pernyataan empati dari mereka atas apa yang terjadi di Gaza dalam dua tahun terakhir. Bahkan dalam timeline tentang apa yang terjadi di Gaza dalam dua tahun terakhir tidak disebutkan sama sekali hampir 70.000 korban perang di Gaza yang disebut sebagai genosida oleh PBB. Demikian juga tidak ada kata-kata “freedom” (kebebasan/kemerdekaan) untuk warga Palestina. Yang dilontarkan mereka hanya puja-puji untuk Donald Trump sehingga terlihat jelas bahwa BoP ini untuk Donald Trump dan bukan untuk Palestina.

Dino Patti Djalal juga mempersoalkan BoP yang menjadi ajang pemasaran kontraktor pembangunan Gaza masa depan tapi tetap dengan mengabaikan hak kemerdekaan Palestina. Padahal masalah utama bagi Gaza hari ini bukan pembangunan sosial ekonomi yang hancur, melainkan kemerdekaan bagi rakyat Palestina. Sepanjang hak itu tidak diberikan, dendam atas penjajahan tidak mungkin hilang, dan selamanya akan terus ada bara perlawanan terhadap penjajahan ini. Apalagi ketika faktanya rencana pembangunan Gaza oleh BoP tanpa sama sekali melibatkan rakyat Palestina.

Maka dari itu Dino Patti Djalal dengan tegas menyarankan agar Indonesia keluar dari Board of Peace terlebih dengan mempertimbangkan anggaran iuran tahunannya yang mencapai 1 miliar dollar AS atau sekitar Rp. 16,8 triliun. Jumlah yang terlalu besar mengingat visi efisiensi yang sering digaungkan oleh Presiden Prabowo.

Pilihan Presiden Prabowo untuk ikut serta dalam Board of Peace sudah menyalahi politk “bebas aktif” yang menjadi ideologi politik luar negeri Indonesia sejak dicetuskan Mohammad Hatta pada tahun 1948. Indonesia seharusnya “bebas” menentukan sikap tanpa terikat blok kekuatan tertentu dan “aktif” berkontribusi dalam perdamaian dunia. Prinsip ini bertujuan menjaga kedaulatan, kepentingan nasional, serta berpartisipasi aktif dalam diplomasi global. Sementara itu pilihan Indonesia untuk bergabung dalam Board of Peace menunjukkan kedudukan Indonesia yang tidak lagi “bebas” dari pengaruh Amerika dan sekutunya yang menghendaki penjajahan berkelanjutan atas Palestina. Padahal seharusnya Indonesia “aktif” untuk terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina, bukan malah mendukung penjajahan atas Palestina, apalagi dengan terus terang menghendaki kedamaian bagi penjajah Israel.

Seharusnya, sebagaimana diusulkan Dino Patti Djalal, Indonesia aktif memerankan dirinya sebagai penjaga perdamaian di hadapan dunia. Pengalaman Indonesia yang berhasil mendamaikan kelompok bersenjata Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ataupun tentara perlawanan dari Timor Leste, demikian juga kelompok yang bertikai di Kamboja, seharusnya menjadi acuan utama. Bukan malah membebek pada keinginan Presiden AS, Donald Trump, dalam Board of Peace. Perdamaian yang diraih harusnya dengan memosisikan pihak yang bertikai secara setara untuk kemudian kedua belah pihaknya diberikan hak yang setara juga. Di sini jelas terlihat Indonesia malah memilih pasif terhadap keinginan Presiden AS, Donald Trump.

Pilihan Presiden Prabowo untuk bergabung dalam Board of Peace juga sebentuk pelanggaran terhadap pembukaan UUD 1945 yang jelas menyatakan: “Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.” Sementara itu terlihat jelas bahwa Board of Peace hanya menekankan perdamaian untuk Israel dan Amerika Serikat beserta sekutunya dalam membangun properti di Gaza, dan tidak ada tujuan utama sama sekali untuk memberikan hak kemerdekaan bagi warga Palestina.

Al-Qur`an sudah mengajarkan bahwa perdamaian yang hendak dilakukan dengan orang-orang kafir penjajah haruslah dalam posisi umat Islam yang “bebas aktif”, bukan malah “terbelenggu pasif” karena pasti hanya akan menguntungkan penjajah semata dan menganiaya umat Islam sendiri.

۞وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلۡمِ فَٱجۡنَحۡ لَهَا وَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيمُ  ٦١ وَإِن يُرِيدُوٓاْ أَن يَخۡدَعُوكَ فَإِنَّ حَسۡبَكَ ٱللَّهُۚ هُوَ ٱلَّذِيٓ أَيَّدَكَ بِنَصۡرِهِۦ وَبِٱلۡمُؤۡمِنِينَ  ٦٢

Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Dan jika mereka bermaksud menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah (menjadi pelindungmu). Dialah yang memperkuatmu dengan pertolongan-Nya dan dengan para mukmin (QS. al-Anfal [8] : 61-62).

Dua ayat di atas, menunjukkan posisi orang-orang kafir yang hendak mengadakan perdamaian tidak boleh ada di atas umat Islam, mereka harus merendah (janahu). Kemudian umat Islam harus tetap berposisi “bebas aktif” seandainya mereka tidak komitmen dengan perjanjian perdamaiannya. Jangan “terbelenggu pasif” tidak bebas menentukan pilihan terbaik untuk umat Islam.

كَيۡفَ يَكُونُ لِلۡمُشۡرِكِينَ عَهۡدٌ عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِۦٓ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَٰهَدتُّمۡ عِندَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِۖ فَمَا ٱسۡتَقَٰمُواْ لَكُمۡ فَٱسۡتَقِيمُواْ لَهُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُتَّقِينَ  ٧ كَيۡفَ وَإِن يَظۡهَرُواْ عَلَيۡكُمۡ لَا يَرۡقُبُواْ فِيكُمۡ إِلّٗا وَلَا ذِمَّةٗۚ يُرۡضُونَكُم بِأَفۡوَٰهِهِمۡ وَتَأۡبَىٰ قُلُوبُهُمۡ وَأَكۡثَرُهُمۡ فَٰسِقُونَ  ٨

Bagaimana bisa ada perjanjian (aman) dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrikin, kecuali orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidil-Haram? Maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa. Bagaimana bisa (ada perjanjian dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrikin), padahal jika mereka memperoleh kemenangan terhadap kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan terhadap kamu dan tidak (pula mengindahkan) perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedang hatinya menolak. Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik (tidak menepati perjanjian) (QS. At-Taubah [9] : 7-8).

Ayat kedelapan di atas tegas menyatakan bahwa posisi orang-orang musyrik jangan sampai yazhharu ‘alaikum; ada di atas dan mengendalikan umat Islam, sehingga umat Islam tidak bebas aktif, malah terbelenggu pasif.

Hal lain yang Allah swt juga ingatkan terkait orang-orang kafir yang sering berulang kali melanggar komitmen perjanjian damai seperti AS dan Israel:

إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِّ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمۡ لَا يُؤۡمِنُونَ  ٥٥ ٱلَّذِينَ عَٰهَدتَّ مِنۡهُمۡ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهۡدَهُمۡ فِي كُلِّ مَرَّةٖ وَهُمۡ لَا يَتَّقُونَ  ٥٦ فَإِمَّا تَثۡقَفَنَّهُمۡ فِي ٱلۡحَرۡبِ فَشَرِّدۡ بِهِم مَّنۡ خَلۡفَهُمۡ لَعَلَّهُمۡ يَذَّكَّرُونَ  ٥٧ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوۡمٍ خِيَانَةٗ فَٱنۢبِذۡ إِلَيۡهِمۡ عَلَىٰ سَوَآءٍۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡخَآئِنِينَ  ٥٨

Sesungguhnya binatang (makhluk) yang paling buruk di sisi Allah ialah orang-orang yang kafir, karena mereka itu tidak beriman. (Yaitu) orang-orang yang kamu telah mengambil perjanjian dari mereka, sesudah itu mereka mengkhianati janjinya pada setiap kalinya, dan mereka tidak takut (akibat-akibatnya). Jika kamu menemui mereka dalam peperangan, maka cerai beraikanlah orang-orang yang di belakang mereka dengan (menumpas) mereka, supaya mereka mengambil pelajaran. Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat (QS. Al-Anfal [8] : 55-58).

Wal-‘Llahul-Muwaffiq.